Malaysia Nego Keras dengan AS: Tolak Tuntutan Kebijakan Domestik, Incar Tarif 20 Persen

Malaysia Nego Keras dengan AS: Tolak Tuntutan Kebijakan Domestik, Incar Tarif 20 Persen

Tarif Impor 20 Persen – Malaysia tengah menjalani negosiasi intensif dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor yang akan diberlakukan Washington menjadi 20 persen. Namun, pemerintah Malaysia menolak tegas sejumlah tuntutan AS yang dianggap mengintervensi kebijakan domestik inti negara tersebut. Bloomberg mengungkapkan kabar ini, sebagaimana dikutip Malay Mail hari ini.

Baca Juga : Petugas Lapas Narkotika Jakarta Gagalkan Penyelundupan Narkoba oleh Pengunjung

Pemerintah Malaysia dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan terkait beberapa isu, termasuk transshipment chip AI. Akan tetapi, ada beberapa poin krusial di mana Malaysia bersikap teguh.

Tarif Impor 20 Persen Poin-Poin Krusial dalam Negosiasi

Salah satu penolakan utama Malaysia adalah perpanjangan perlakuan pajak khusus untuk kendaraan listrik (EV) perusahaan-perusahaan Amerika. Pemerintah Malaysia berargumen bahwa mempertahankan pengecualian tersebut akan memaksa mereka memberi perlakuan serupa kepada negara lain. Hal ini dapat berdampak luas pada kebijakan fiskal dan perdagangan negara secara keseluruhan.

Selain itu, para pejabat Malaysia juga menolak keras seruan AS untuk mengurangi batas kepemilikan asing di sektor keuangan dan energi. Penolakan ini didasari oleh sensitivitas politik dan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan yang luas dalam sektor-sektor strategis tersebut. Tuntutan AS untuk mengurangi subsidi perikanan juga memicu kekhawatiran besar, karena langkah tersebut berpotensi mengasingkan basis pemilih utama di komunitas pedesaan Melayu.

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menegaskan sikap Malaysia pada awal pekan ini. Ia menyatakan bahwa Malaysia tidak akan berkompromi pada kebijakan nasional, termasuk yang terkait dengan tindakan afirmatif etnis. Senada dengan itu, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap kesepakatan. Ia menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh mengorbankan kedaulatan ekonomi jangka panjang Malaysia.

Ketidakpastian Tarif dan Tekanan Global

Meskipun AS belum mengonfirmasi secara terbuka daftar lengkap tuntutannya, para pejabat Washington menyatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung di tengah meningkatnya tekanan terhadap mitra dagang di kawasan Asia. Contohnya, Vietnam baru-baru ini menyuarakan frustrasinya setelah kesepakatan yang seharusnya menurunkan tarif justru berakhir dengan pemberlakuan tarif 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perundingan dengan AS masih sangat tidak dapat diprediksi.

Pertaruhan dalam perundingan ini sangat tinggi bagi Malaysia. Negara tersebut harus menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri sambil menghadapi tuntutan dari salah satu mitra dagang terbesarnya.

Situasi ini menjadi semakin mendesak setelah pada 8 Juli 2025, Presiden AS Donald Trump secara tak terduga mengumumkan tarif 25 persen. Tarif ini berlaku untuk semua produk Malaysia yang masuk ke AS dan akan efektif mulai 1 Agustus 2025. Sebelumnya, tarif impor AS untuk Malaysia berada di angka 24 persen yang diberlakukan selama jeda 90 hari. Jeda tersebut dimulai setelah pengumuman tarif sementara pada April 2025.

Bagaimana menurut Anda, mampukah Malaysia mempertahankan kedaulatan kebijakannya sambil mengamankan tarif impor yang lebih rendah dari AS?