JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan masif terus menjadi sorotan, terutama setelah serangkaian insiden keracunan yang melanda siswa di berbagai daerah. Di tengah derasnya desakan untuk menghentikan program ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tampil membela dan meminta agar MBG tidak dihentikan, menekankan perlunya perbaikan bertahap.
Baca Juga : Kontroversi Etanol 3,5% pada BBM: Kenapa SPBU Swasta Menolak dan Apa Dampaknya pada Mesin?
Luhut mengakui adanya kekurangan dalam implementasi, namun menegaskan bahwa program tersebut secara fundamental berjalan baik dan menunjukkan hasil positif.
“Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu,” ujar Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10).
Perlunya Proses dan Perbaikan Sistematis
Luhut menolak sikap pesimistis yang muncul akibat insiden keracunan. Menurutnya, program sebesar MBG, yang merupakan barang baru di Indonesia, wajar memiliki kekurangan di awal pelaksanaannya. Ia menjamin bahwa perbaikan sistematis sedang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tambahnya.
Luhut mengungkapkan pihaknya telah turun ke lapangan untuk memverifikasi data BGN, yang mencakup aspek serapan anggaran yang membaik hingga penyerapan lapangan kerja yang mencapai 380 ribu orang. Ia optimistis bahwa hasil evaluasi dalam tiga bulan ke depan akan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelaksanaan program.
Khusus terkait insiden keracunan, Luhut telah meminta BGN untuk segera menerapkan sertifikasi layak higienis di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suara Kontra: Keracunan Bukan Kesalahan Teknis, tapi Sistemik
Di sisi lain, desakan untuk menghentikan program MBG semakin menguat, dengan kekhawatiran utama terletak pada keselamatan dan kualitas gizi yang diberikan.
Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) secara terbuka meminta penghentian program. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI (22/9/2025), menyebut insiden keracunan yang menyebar di berbagai daerah bukan hanya kesalahan teknis.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” tegas Ari.
Demonstrasi juga terjadi di Yogyakarta, di mana sekelompok ibu-ibu yang menamakan diri Suara Ibu Indonesia menggelar aksi protes di Bundaran UGM, Sleman. Mereka memukul alat-alat dapur sebagai simbol protes, sambil membawa poster-poster kritis, seperti ‘MBG Makan Beracun Gratis’ dan ‘Guru itu tugasnya mengajar, bukan nyinom dadakan’, menyoroti beban tambahan yang ditanggung guru dalam distribusi makanan.
Kontroversi MBG ini menggambarkan pertarungan antara kepentingan percepatan program dengan kekhawatiran akan kualitas dan keamanan pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah, melalui Ketua DEN, berpegangan pada potensi positif program dan janji perbaikan bertahap, sementara masyarakat sipil menuntut penghentian segera demi menghindari korban lebih lanjut.
