Jakarta – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, yang sempat ramai dilaporkan hilang oleh sejumlah mahasiswa, akhirnya muncul ke publik. Ia menjelaskan bahwa ketidakberadaannya di Buton selama hampir tiga minggu terakhir adalah karena sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta.
Baca Juga : Fakta Kontroversial Surat Perjanjian Program Gizi Gratis, Minta Penerima Rahasiakan Kasus Keracunan
Laporan orang hilang ini diajukan oleh kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Rakyat Buton, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Mereka melaporkan dugaan hilangnya Bupati pada Kamis (18/9/2025) setelah merasa kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan Alvin.
Ketua Komisariat HMI Buton, Yusmiati, menyatakan bahwa laporan tersebut dibuat karena ketidakjelasan keberadaan Alvin. “Kami merasa keberadaan beliau di Buton tidak jelas. Oleh karena itu, kami membuat laporan orang hilang,” ujarnya.
Dua Puluh Hari di Jakarta untuk Urusan Pemerintahan
Menanggapi laporan tersebut, Alvin membantah anggapan bahwa dirinya menghilang. Ia menegaskan bahwa dirinya berada di Jakarta selama 20 hari, termasuk hari kerja dan akhir pekan, untuk mengurus berbagai keperluan pemerintahan daerah. Ia baru kembali ke Buton pada Sabtu malam (20/9/2025).
“Saya dua minggu hari kerja di Jakarta, sebenarnya 20 hari, terus 4 sampai 6 hari, kan Sabtu-Minggu kita perhitungkan juga,” jelas Alvin.
Selama berada di ibu kota, Alvin mengaku telah melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai kementerian. Salah satu agenda pentingnya adalah bertemu dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) untuk membahas program pembangunan di Buton.
“Alhamdulillah saya sudah ke Dirjen Bina Marga. Beliau sudah meminta kami dan kami mendapatkan bantuan peningkatan jalan di Stadion 2,” ungkapnya.
Komunikasi Publik Jadi Kunci
Kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif dari seorang pemimpin daerah. Meskipun bupati sedang menjalankan tugas penting di luar kota, ketiadaan informasi yang jelas mengenai keberadaannya dapat memicu spekulasi dan kekhawatiran publik. Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat publik untuk lebih transparan dalam menyampaikan agenda dinas, terutama jika harus meninggalkan wilayah tugas dalam waktu yang cukup lama. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pemerintahan daerah di mata masyarakat.
