Militer Israel dilaporkan telah menghapus Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Ketua Parlemen, Mohammad Baqher Ghalibaf, dari daftar target eliminasi mereka. Langkah strategis ini diambil menyusul adanya tekanan diplomatik intensif yang dipelopori oleh Pakistan guna menjaga saluran komunikasi formal tetap terbuka di tengah eskalasi konflik yang kian memanas.
Menurut sumber internal Pakistan yang memahami proses perundingan tersebut, Islamabad secara khusus meminta Amerika Serikat untuk menekan Israel agar tidak menargetkan kedua pejabat tinggi Teheran tersebut. “Israel telah memiliki koordinat mereka dan bermaksud melakukan eliminasi. Kami menyampaikan kepada pihak Amerika bahwa jika kedua tokoh ini juga dilenyapkan, maka tidak akan ada lagi pihak otoritas yang dapat diajak bernegosiasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, AS meminta Israel untuk membatalkan rencana serangan,” ujar sumber tersebut sebagaimana dikutip oleh Reuters, Kamis (26/3/2026).
BACA JUGA : Diplomasi Energi Malaysia: PM Anwar Ibrahim Apresiasi Izin Lintas Kapal Tanker dari Iran
Peran Krusial Pakistan sebagai Mediator
Laporan ini memberikan dimensi baru dalam arsitektur diplomasi regional. Pakistan, bersama dengan Mesir dan Turkiye, kini memegang peran sentral sebagai mediator antara Teheran dan Washington. Islamabad dinilai memiliki keunggulan strategis karena mampu menjaga komunikasi langsung dengan kedua belah pihak di saat saluran diplomatik negara-negara lain mengalami kebuntuan.
Bahkan, terdapat wacana kuat yang menempatkan Pakistan sebagai salah satu lokasi potensial bagi penyelenggaraan perundingan damai formal. Hingga saat ini, pihak militer maupun Kementerian Luar Negeri Pakistan belum memberikan tanggapan resmi, sementara kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga belum merespons permintaan konfirmasi terkait perubahan daftar target tersebut.
Jeda Operasional dan Peluang Perundingan
Laporan serupa sebelumnya diangkat oleh Wall Street Journal, yang menyebutkan bahwa penghapusan nama Araghchi dan Ghalibaf bersifat sementara, yakni untuk durasi empat hingga lima hari. Jeda ini diberikan guna memberi ruang bagi Iran untuk meninjau proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Proposal yang terdiri dari 15 poin tersebut dikirimkan melalui jalur diplomatik Pakistan dan mencakup sejumlah tuntutan krusial, antara lain:
- Pengurangan Stok Uranium: Penghapusan stok uranium yang telah diperkaya pada tingkat tinggi.
- Penghentian Pengayaan: Moratorium total terhadap proses pengayaan uranium lebih lanjut.
- Pembatasan Alutsista: Penghentian pengembangan serta pembatasan program rudal balistik.
- Stabilitas Regional: Penghentian dukungan finansial dan militer terhadap kelompok-kelompok sekutu regional Iran.
Strategi “Tekanan Maksimum” Donald Trump
Presiden Donald Trump menyatakan optimisme bahwa Iran saat ini memiliki keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri kehancuran akibat perang. Sumber dari kabinet Israel menyebutkan bahwa proposal 15 poin ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengakhiri konfrontasi bersenjata yang telah melumpuhkan stabilitas ekonomi di kawasan Teluk.
Dengan dihapusnya saluran komunikasi potensial dari daftar target militer, komunitas internasional berharap adanya langkah nyata menuju deeskalasi. Namun, situasi tetap berada dalam ketidakpastian tinggi mengingat jeda operasional ini sangat bergantung pada respons resmi Teheran terhadap poin-poin tuntutan yang diajukan oleh Washington.
