JAKARTA — Pecahnya konflik militer antara aliansi Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang berujung pada tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memicu perdebatan domestik yang hebat di Indonesia. Fokus utama diskursus ini tertuju pada posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional gagasan Washington yang bertujuan meredakan ketegangan di Timur Tengah.
BACA JUGA : Eskalasi Perbatasan: Iran Klaim Hancurkan Pangkalan Milisi Dukungan AS di Kurdistan Irak
Desakan Publik dan Relevansi Forum
Sejumlah elemen masyarakat sipil, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kalangan akademisi, hingga gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mulai mempertanyakan urgensi keterlibatan Indonesia dalam BoP. Aliansi mahasiswa dari Universitas Indonesia bahkan secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kembali keanggotaan negara dalam forum tersebut.
Kritik terhadap BoP menguat karena beberapa alasan mendasar:
- Mandat vs Realita: BoP memiliki mandat untuk mendorong gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta rehabilitasi di Gaza melalui pasukan stabilisasi internasional. Namun, serangan terhadap Iran dinilai telah mencederai semangat perdamaian tersebut.
- Konflik Kepentingan: Relevansi BoP dipertanyakan karena dua aktor utama serangan terhadap Iran, yakni AS dan Israel, merupakan anggota inti dari inisiatif ini.
Respons Pemerintah: Status Penangguhan (On Hold)
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum menetapkan keputusan final. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam BoP untuk sementara waktu ditangguhkan (on hold) karena perhatian diplomasi dialihkan sepenuhnya pada eskalasi di Iran.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga jalur komunikasi dengan kedua pihak yang bertikai, baik Washington maupun Teheran, guna memantau perkembangan situasi dalam beberapa minggu ke depan.
Analisis Geopolitik: Dilema dan Daya Tawar
Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan penilaian mendalam terhadap misi BoP. Menurut Hassan, peluang keberhasilan forum ini menurun drastis seiring meluasnya perang, dan Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk keluar jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan misinya.
Di sisi lain, pengamat hubungan internasional dari CSIS, Lina Alexandra, menyoroti adanya kalkulasi pragmatis di balik sikap hati-hati pemerintah:
- Kepentingan Perdagangan: Hubungan diplomasi dengan AS saat ini terkait erat dengan negosiasi tarif dagang yang sedang berjalan.
- Tekanan Diplomatik: Ada kekhawatiran bahwa penolakan terhadap inisiatif BoP dapat memicu tekanan balik dari pemerintahan Donald Trump dalam hubungan bilateral kedua negara.
- Daya Tawar: Bertahan di BoP tanpa arah yang jelas dianggap dapat mengurangi daya tawar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Indonesia kini berada pada posisi sulit untuk menyeimbangkan antara prinsip kemanusiaan dan perdamaian dunia dengan kepentingan ekonomi nasional di bawah bayang-bayang kebijakan luar negeri AS yang semakin asertif.
