TEHERAN — Ketegangan di wilayah perbatasan barat Iran meningkat tajam setelah Kementerian Intelijen Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan operasi militer terhadap kelompok yang mereka sebut sebagai “teroris separatis”. Teheran menuding kelompok tersebut merupakan tentara bayaran yang mendapatkan sokongan persenjataan dan logistik dari Amerika Serikat (AS) untuk meng destabilisasi situasi domestik Iran.
BACA JUGA : Inkonsistensi Narasi Gedung Putih: Ketidakkompakan Kabinet Trump dalam Justifikasi Perang Iran
Operasi Militer dan Penghancuran Markas
Berdasarkan laporan kantor berita ISNA, serangkaian ledakan hebat terdengar di wilayah Kurdistan, Irak, pada Kamis (5/3/2026). Dalam pernyataan resminya, otoritas keamanan Iran mengklaim telah berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas serta pangkalan militer yang digunakan oleh kelompok oposisi bersenjata tersebut.
Operasi ini dilakukan menyusul laporan intelijen yang mengindikasikan adanya upaya infiltrasi kelompok separatis ke wilayah kedaulatan Iran. Teheran memandang gerakan ini sebagai bagian dari strategi lebih besar Washington untuk memicu pemberontakan rakyat dari dalam, terutama di tengah serangan udara masif yang dilancarkan AS-Israel terhadap Iran sejak akhir Februari lalu.
Keterlibatan CIA dan Pemerintahan Trump
Beberapa sumber yang dikutip oleh CNN mengungkapkan bahwa Dinas Intelijen Pusat AS (CIA) di bawah pemerintahan Trump tengah melakukan diskusi aktif dengan para pemimpin Kurdi di Irak. Fokus pembicaraan tersebut diduga berkaitan dengan pemberian dukungan militer dan persenjataan kepada kelompok oposisi Iran.
Langkah memperlengkapi pasukan Kurdi Iran ini dinilai sebagai upaya untuk membuka “front kedua” di darat guna melemahkan konsentrasi militer Iran yang saat ini fokus pada pertahanan udara dan laut. Namun, manuver ini dipandang sangat berisiko karena melibatkan kedaulatan wilayah Irak sebagai jalur transit persenjataan.
Bantahan Keras Pemerintah Regional Kurdistan (KRG)
Menanggapi tudingan dan serangan tersebut, Pemerintah Regional Kurdistan di Irak melalui juru bicara Peshawa Hawramani merilis bantahan resmi. KRG menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam agenda mempersenjatai pihak manapun untuk memperluas skala peperangan di kawasan.
“Laporan mengenai keterlibatan kami sama sekali tidak berdasar dan disebarkan secara jahat. Kami mengutuk keras serangan yang menargetkan wilayah Kurdistan dan menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan agresi ini demi melindungi tanah dan rakyat kami,” tegas Hawramani.
Meskipun KRG menyerukan perdamaian, ribuan personel kelompok bersenjata Kurdi Iran memang diketahui telah lama beroperasi di sepanjang perbatasan Irak-Iran. Beberapa dari kelompok tersebut bahkan telah merilis pernyataan resmi yang mengisyaratkan kesiapan untuk melakukan aksi militer dalam waktu dekat terhadap pemerintah Teheran.
Dilema Jalur Transit dan Stabilitas Kawasan
Situasi di Kurdistan Irak kini berada di titik nadir. Di satu sisi, otoritas lokal berada di bawah tekanan diplomatik dan militer dari Iran untuk membersihkan wilayah perbatasan dari kelompok oposisi. Di sisi lain, pengaruh militer Amerika Serikat yang sangat kuat di kawasan tersebut sulit untuk dibendung.
“Situasi ini sangat berbahaya, namun kami memiliki keterbatasan untuk melawan kebijakan Amerika,” ujar seorang pejabat lokal kepada CNN.
Hingga saat ini, Kementerian Intelijen Iran menyatakan tetap dalam posisi siaga tinggi. Mereka mengklaim terus bekerja sama dengan warga etnis Kurdi di dalam wilayah Iran guna memastikan stabilitas domestik tetap terjaga dan mencegah meluasnya konflik horizontal di tengah perang berskala besar yang sedang berlangsung.
