Jakarta – Gubernur Riau, Abdul Wahid, telah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (4/11/2025), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sehari sebelumnya. Operasi senyap ini juga mengamankan sembilan orang lainnya, termasuk sejumlah penyelenggara negara dan pihak swasta.
Baca Juga :Analisis Harga dan Posisi Pasar Toyota Kijang Innova Reborn Diesel Terbaru November 2025
Kedatangan di Gedung Merah Putih
Berdasarkan pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.35 WIB. Ia terlihat mengenakan kaus berwarna putih dan masker, serta langsung dikawal ketat oleh petugas KPK menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan apa pun kepada awak media.
Total sepuluh orang, termasuk Gubernur Riau, yang diamankan dalam OTT di Riau pada Senin (3/11), kini telah berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Fokus Kasus dan Status Hukum Terperiksa
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, telah mengonfirmasi penangkapan tersebut. Penangkapan ini disebut-sebut berkaitan dengan dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau. KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga sebagai barang bukti dalam operasi ini.
Meskipun demikian, KPK belum merilis detail lengkap mengenai konstruksi kasus, jumlah uang yang disita, maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
- Pihak yang diamankan: Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya, terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.
- Barang Bukti: Sejumlah uang diamankan sebagai barang bukti.
- Status Hukum: Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa.
Berdasarkan undang-undang, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
OTT Keenam KPK Tahun Ini
Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid ini menandai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang keenam yang berhasil dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Peristiwa ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang terseret kasus korupsi.
Publik menanti transparansi penuh dari KPK terkait kasus ini, mengingat kasus dugaan korupsi proyek daerah, terutama di sektor infrastruktur, memiliki dampak signifikan terhadap kerugian negara dan kualitas pembangunan di daerah.
