Bandung, Jawa Barat — Sebuah kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu protes keras dari kalangan pelaku pariwisata. Larangan kegiatan study tour yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 dinilai telah menghancurkan sektor pariwisata di Jawa Barat. Akibatnya, Dedi Mulyadi kini terancam dimakzulkan dari jabatannya.
Baca Juga : Aksi Solidaritas di Purwokerto: Ratusan Lilin untuk Affan, Tuntutan Tanggung Jawab Negara
Ancaman ini datang dari Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB). Perwakilan mereka, Herdis, menyatakan bahwa kebijakan tersebut membuat ribuan pekerja di sektor pariwisata kehilangan mata pencaharian. “Pelaku usaha kepariwisataan Jabar banyak yang terkapar karena larangan study tour. Order wisata sekolah menjadi sangat sepi, ditambah efek boikot dari sekolah luar Jabar,” jelasnya pada Rabu, 27 Agustus 2025. Herdis menambahkan bahwa dampak ini juga merembet ke sektor lain seperti penginapan, UMKM, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
Menurut data SP3JB, setidaknya 2.552 pekerja telah kehilangan pekerjaan hingga 1 Agustus 2025. Angka ini diperkirakan melonjak tajam hingga mencapai 5.000 pekerja pada akhir Agustus.
Respons DPRD Jawa Barat: Pemakzulan Tidak Mungkin
Meskipun ancaman pemakzulan menguat, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono, menilai hal tersebut nyaris mustahil. Ono menjelaskan bahwa secara hukum, tidak ada dasar yang kuat untuk memakzulkan seorang gubernur terkait kebijakan ini. “Nggak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.
Ono justru melihat sisi positif dari larangan study tour ini, yaitu meringankan beban finansial orang tua siswa. Namun, ia tidak menampik dampak negatif yang dirasakan oleh sektor pariwisata.
DPRD Jawa Barat, lanjut Ono, bersedia membuka pintu diskusi. Namun, mereka membutuhkan data yang lebih terperinci dan valid. “Misalnya perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun. Kami mengharapkan ada info lengkap yang ditujukan pada DPRD,” tegasnya.
Apabila SP3JB bisa menyajikan data yang lengkap dan valid, DPRD Jabar siap menindaklanjuti. Respons yang mungkin diberikan adalah dengan mengadakan diskusi bersama pihak-pihak terkait, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau langsung dengan Gubernur.
Konflik antara pemerintah provinsi dan sektor pariwisata ini menyoroti dilema yang dihadapi para pengambil kebijakan: bagaimana menyeimbangkan antara melindungi masyarakat dan memastikan keberlangsungan ekonomi.
