MEDAN – Puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Sumut, menuntut pertanggungjawaban institusi kepolisian atas sejumlah insiden yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Aksi ini memuncak dengan tuntutan agar Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, mundur dari jabatannya.
Baca Juga : Membedah Gaji dan Tunjangan Anggota DPR: Siapa yang Sebenarnya Menentukan?
Aksi massa yang digelar sejak Senin siang ini dipicu oleh dua isu utama: kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil taktis Brimob, serta dugaan tindakan represif aparat kepolisian saat mengamankan aksi-aksi mahasiswa sebelumnya.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Copot Kapolda Sumatera Utara” dan “Polisi Pembunuh”, massa yang mengenakan almamater USU ini menuntut transparansi dan pengusutan tuntas. Salah satu orator dari mahasiswa menyatakan, “Kami mendesak Bapak untuk mundur. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan institusional,” kata perwakilan mahasiswa, yang juga menyoroti tindakan represif yang dinilai melanggar prosedur standar operasional (SOP) kepolisian.
Respons Kapolda Sumut
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Whisnu Hermawan Februanto keluar menemui langsung para mahasiswa di gerbang Mapolda Sumut. Ia mengajak para demonstran untuk duduk bersama dan mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung.
Di hadapan massa, Whisnu menegaskan bahwa dirinya sebagai insan Bhayangkara siap menerima perintah dari atasan. “Saya siap dipindahtugaskan di mana saja, asal ada perintah Pak Kapolri kepada saya,” ujarnya. Secara blak-blakan, ia bahkan menyatakan, “Kalau saya disuruh pindah, ada TR hari ini, saya pindah.” Pernyataan ini menunjukkan kesediaannya untuk melepas jabatan jika ada surat telegram rahasia (TR) dari Kapolri.
Sebagai bentuk solidaritas terhadap korban, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di depan gerbang Polda Sumut, melemparkan bunga-bunga tersebut ke arah barisan personel kepolisian yang berjaga. Aksi ini menjadi simbol duka sekaligus kecaman terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan aparat. Mereka menuntut proses hukum yang transparan bagi oknum yang terlibat dan memastikan tindakan represif tidak terulang lagi.
Situasi ini mencerminkan tingginya tensi antara mahasiswa dan institusi kepolisian, yang kini berhadapan langsung dengan tuntutan akuntabilitas dan reformasi. Bagaimana kelanjutan kasus ini akan ditangani oleh pihak kepolisian dan apa respons dari Kapolri menjadi hal yang dinantikan publik.
