Jakarta – Utang pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, kembali menjadi sorotan tajam. Meski proyek ini telah sukses menjadi moda transportasi andalan, beban keuangan yang mengikutinya masih mencari titik terang.
Baca Juga : Fenomena “Slot Gacor”: Antara Tren Digital dan Tantangan Hukum di Indonesia
Sorotan terbaru datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang secara tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Penolakan ini memicu reaksi dari Istana Kepresidenan.
Purbaya: “Jangan Kalau Enak Swasta, Kalau Enggak Enak Government”
Dalam sebuah sesi Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025), Menteri Purbaya menjelaskan alasannya menolak utang Whoosh dibebankan ke kas negara. Purbaya menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang kini menjadi holding bagi BUMN.
Menurutnya, sejak restrukturisasi BUMN, dividen perusahaan-perusahaan pelat merah kini langsung masuk ke kas Danantara, bukan lagi ke APBN melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” tegas Purbaya.
Purbaya menilai akan terjadi ketidakadilan struktural jika APBN harus menanggung kerugian, sementara keuntungan dan dividen dikelola secara mandiri oleh Danantara. “Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government,” pungkasnya, menekankan prinsip akuntabilitas dan kemandirian BUMN.
Tanggapan Istana: Presiden Minta Cari Skema Jalan Keluar
Menanggapi pernyataan keras dari Kementerian Keuangan, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka suara.
Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta semua pihak terkait untuk aktif mencari skema solusi terbaik guna menyelesaikan beban keuangan Whoosh.
“Presiden telah meminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam.
Meskipun utang Whoosh tidak menjadi topik utama dalam rapat terbatas di Kertanegara malam itu, fokus pemerintah tetap pada solusi keberlanjutan. Istana menyadari betul bahwa Whoosh telah menjadi moda transportasi yang krusial dan sangat membantu mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung.
Dua Opsi Solusi Utang di Meja Danantara
Danantara sendiri telah memaparkan dua opsi utama untuk mengatasi utang PT KCIC, perusahaan konsorsium yang mengelola Whoosh:
Opsi Mekanisme Dampak pada APBN
- Asset-Light KCIC PT KCIC menyerahkan kepemilikan infrastruktur kereta cepat kepada Pemerintah. KCIC hanya bertindak sebagai operator. Beban utang infrastruktur beralih ke Pemerintah dan berpotensi menjadi tanggungan APBN.
- Penyertaan Modal Baru KAI Danantara memberikan penyertaan modal baru (investasi) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sebagai induk konsorsium Indonesia. APBN tidak akan terbebani secara langsung. Perusahaan diharapkan menjadi lebih mandiri dan proporsional dalam mengelola beban bunga dan utang.
Opsi kedua, yang didukung oleh semangat kemandirian BUMN yang disuarakan Menkeu Purbaya, dinilai lebih baik untuk menjaga disiplin fiskal negara.
Visi Jangka Panjang: Jaringan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Di tengah isu utang, pemerintah justru menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mengembangkan moda transportasi ini. Mensesneg Prasetyo mengisyaratkan adanya pemikiran untuk memperluas jaringan kereta cepat.
“Faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat… Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk [diperluas] sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tutup Prasetyo, memberikan sinyal bahwa pemerintah berupaya keras menemukan solusi finansial demi merealisasikan visi konektivitas nasional yang lebih luas.
